Tahun 2017, PNS tetap Dapat THR/Gaji 14


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan kembali mendapatkan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal ini diakui Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Kebijakan belanja pegawai masih sama seperti tahun lalu, adanya THR," ujar dia singkat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

‎Saat dikonfirmasi lebih jauh mengenai alasan pemberian THR lagi, Askolani enggan berkomentar. Begitu pula dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai kebijakan THR.
gaji 14 tahun 2017 thr 2017
gaji 14 tahun 2017

Sebelumnya, pada 18 Mei 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan dana sekitar Rp 14 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan juga gaji ke-14, atau biasa yang disebut dengan THR bagi para PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun untuk membayar gaji ke-13. Sedangkan untuk gaji ke-14 atau THR, jumlahnya kurang lebih sama dengan gaji ke-13.

Dengan jumlah belasan triliun rupiah ini, Askolani mengklaim pemerintah sanggup membayar hak para aparatur sipil negara, termasuk pensiunan PNS. "Ada anggarannya. Itu wajib. Gaji itu mesti diutamakan, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak," tutur dia. liputan6.com

BKN: Tersisa 10 ribu PNS Fiktif Pasca PUPNS

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini tersisa 10 ribuan PNS Siluman alias fiktif pasca penjaringan data PUPNS lalu.

Data awal, 97.000 masuk PNS 'ghost'. Kemudian tersisa 74.000, kita verifikasi turun 25.000 dan sekarang masih ada 10.000, katanya saat meresmikan meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN Semarang.


Berdasarkan institusi, jumlah PNS siluman paling banyak bekerja di institusi TNI/Polri. Pihaknya mengaku sulit mengakses data tersebut lantaran dana pensiun PNS bersangkutan berada di PT Asabri.
"Dana pensiunnya tidak di Taspen, sehingga kita sulit mengakses data orang-orangnya. Kita minta tolong ke Kemenhan untuk memverifikasi 4.500 PNS di lingkungan TNI/Polri," ungkapnya.

Sedangkan sisanya, sebanyak 5.500 PNS "siluman" tersebut, lanjutnya, akan dipilah lagi mengenai status kepegawaiannya.

Ia mengaku belum bisa memastikan apakah PNS siluman tersebut fiktif atau tidak. Misalnya kemungkinan yang bersangkutan sakit stroke dan tidak pernah melapor. Data PNS yang misterius ini akan diserahkan ke masing-masing pembina kepegawaiannya untuk dipastikan lagi kebenaran status kepegawaiannya

Kementerian Pertanian Usul 7 ribu PPL Pertanian diangkat CPNS


Kementerian Pertanian mengusulkan formasi 7.684 Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berada di kabupaten/kota untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Selama ini THL-TB Penyuluh Pertanian telah memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan pendapatan bagi petani sehingga perlu melakukan rekruitmen untuk THL-TBPP dalam mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (2/8).
PPL Pertanian diangkat CPNS

Dalam sosialisasi pengangkatan CPNS penyuluh pertanian, Pending mengatakan saat ini jumlah penyuluh yang bertugas di masing-masing desa/kelurahan sebanyak 12.007 PNS untuk melayani 71.479 desa/kelurahan potensi pertanian. Padahal, dalam UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Permentan Nomor 72/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian menyebutkan bahwa paling sedikit satu orang penyuluh dalam satu desa potensi pertanian.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sebanyak 59.472 orang penyuluh untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi pun telah menyetujui seleksi para THL-TB Penyuluh Pertanian yang berusia kurang dari dan sama dengan 35 tahun untuk menjadi CPNS Penyuluh Pertanian. Adapun THL-TN Penyuluh Pertanian yang berusia lebih dari 35 tahun akan diproses melalui pola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK diterbitkan.

Sebelum merealisasikan rencana pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian, Menteri PAN-RB mensyaratkan adanya nota kesepahaman (MOU) antara Menyeri Pertanian dan Bupati/Walikota untuk menjamin pelaksanaan seleksi sesuai mekanisme. Tes seleksi pengangkatan THL-TB dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan pada awal September 2016.

Republika.com

Sistem Informasi Pencari Kerja Kemenaker

Kabar gembira bagi pencari kerja, karena Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi telah meluncurkan situs sistem informasi bagi pencari kerja. Sistem informasi ini disebut "Sistem Informasi 10 Juta Kesempatan Kerja" yang nantinya menyediakan informasi akurat bagi pencari kerja,  yang melibatkan 34 Kementerian, 34 Lembaga pemeritnah Non Kementerian (LPNK), 121 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 15 pengelola kawasan industri, Kadin, Apindo, JICA, ILO dan jajaran internal Kemenaker.

 Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Sudarmanto mengatakan komitmen bersama untuk berkontribusi dalam penyediaan data penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan sebagai satu program prioritas nasional dan berkelanjutan. "Pemerintah akan mampu menyusun program, dan kegiatan untuk bidang pendidikan dan pelatihan kerja. Sehingga ke depan sektor-sektor pemerintah yang banyak menciptakan kesempatan kerja, pada profesi bidang tertentu akan dapat dipersiapkan sumber daya manusiannya. Sehingga tidak lagi terjadi ketidakcocokan antara keluaran pendidikan dan keterampilan dengan pasar kerja,"

Dengan adanya pendataan kesempatan kerja yang komprehensif kata Hery Sudarmanto akan bermanfaat sebagai referensi dalam menyusun kebijakan pemerintah dan perencanaan investasi swasta dan masyarakat.

Selain itu kata Hery pemerintah akan mampu menyusun program dan kegiatan untuk bidang pendidikan dan pelatihan kerja sehingga ke depan sektor-sektor pemerintah yang banyak menciptakan kesempatan kerja pada profesi bidang tertentu, akan dapat dipersiapkan SDM. “Sehingga tidak lagi terjadi ketidakcocokan antara keluaran pendidikan dan ketrampilan dengan pasar kerja, “ katanya.

Hery menambahkan data kesempatan kerja tersebut juga akan berguna pula untuk berbagai dimensi sektor perencanaan seperti transportasi, perumahan, perbankan, industry, listrik, air, perdagangan dan bidang-bidang lainnya.

Manfaat lain yang dirasakan masyarakat yakni pemahaman bahwa anggaran yang dibelanjakan pemerintah (APBN) selama ini digunakan untuk menciptakan kesempatan kerja. “Dengan begitu akan timbul rasa optimis masyarakat untuk mencari pekerjaan yang layak dan benar-benar ada, “ katanya.

Untuk saat ini bagi para pencari kerja bisa membuka alamat situs http://infokerja.naker.go.id/ untuk mendapatkan informasi lowongan kerja.

Ingat Hanya 3 Propinsi yang Mengadakan Penerimaan CPNS 2016

Berdasarkan  surat edaran Menpan RB Nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016 bahwa moratorium penerimaan CPNS masih diberlakukan dengan beberapa pengecualian.

Dijelaskan, pembatasan penerimaan pegawai dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan Pegawai tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian.
3 Propinsi yang Mengadakan Penerimaan CPNS 2016
Seperti judul di atas masih ada penerimaan CPNS untuk pemerintah daerah yang bisa melaksanakan. Yakni untuk Papua, Papua Barat serta daerah pemekaran Kalimantan Utara.

Untuk Kalimantan Utara,  karena statusnya sebagai daerah pemekaran baru tahun 2012 lalu dan pegawai berstatus PNS masih sedikit tentunya ditambah lobi gubernur Kaltara kepada Kementerian PAN RB. 

Penerimaan CPNS Daerah tahun 2016 Ditunda

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun anggaran 2016. Untuk tahun ini, penerimaan pegawai baru atau CPNS dari pelamar umum sangat dibatasi.

Hal itu ditegaskan Yuddy melalui Surat Menteri mengenai Informasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2016, tertanggal 25 Juli 2016.  “Kami minta agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan redistribusi pegawai, baik secara internal maupun antar instansi seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelejen Negara,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/07).

Dijelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan komiten pemerintah Kabinet Kerja 2015 – 2019, dan arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet/Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2016. Dalam arahannya, Presiden menegaskan agar setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penghematan penggunaan anggaran, dan lebih diarahkan untuk memperbesar belanja modal.


Di samping itu, Presiden juga wanti-wanti agar anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas dalam mendukung nawacita.

Untuk itu, Menteri Yuddy mengajak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan efisiensi penggunaan anggaran belanja di luar belanja modal, antara lain dengan cara menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun 2016.

Dijelaskan, pembatasan penerimaan pegawai dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan Pegawai tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian. “Mereka harus lulus seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT),” ujarnya.

Ditambahkan, tambahan pegawai baru juga berasal dari lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya ditunda.

Dalam Surat tersebut juga disebutkan bahwa penerimaan pegawai baru untuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk tahun 2012

Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemda dari Pegawai Tidak Tetap (PTT ) Kemenkes RI

Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemda dari Pegawai Tidak Tetap (PTT ) Kemenkes RI

Pemberlakuan moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dikecualikan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan beberapa lainnya. Angin segar ini melatarbelakangi adanya kebijakan bahwa tahun ini Pemerintah akan mengangkat tenaga pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan RI menjadi aparatur sipil negara (ASN) Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan seleksi pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dari jalur PTT Kemenkes RI.

Seleksi yang dilakukan berupa ujian Test Kompetensi Dasar (TKD) dan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) telah dimulai sejak 19 Juli 2016 di 38 Lokus di ibukota propinsi. Sementara itu, untuk regional Papua dan Papua Barat diselenggarakan di 5 lokus guna mendekatkan peserta seleksi karena jarak geografis yang sulit.

Hingga berita ini diturunkan, sejak 19 Juli lalu, TKD telah memasuki hari keempat pelaksanaan dan telah diikuti oleh 34.194 peserta seleksi. Ujian dimulai pukul 8 pagi waktu setempat dengan tiga sesi setiap harinya. Peserta harus menyelesaikan 100 soal, terdiri dari pengetahuan umum, matematika logika dan pengetahuan kewarganegaraan.

“Kelulusan hasil seleksi PTT yang terdiri dari dokter, dokter gigi dan Bidan memperhatikan hasil nilai TKD, usia kritis 35 tahun, lama pengabdian, dan daerah keterpencilan”, terang drg. Murti Utami, MPH, Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI kepada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Jumat (22/7).

Sebagai informasi, jumlah PTT Kemenkes yang diusulkan menjadi ASN di Lingkungan Pemda berjumlah 44.108 orang, berdasarkan nota kesepahaman Kemenkes bersama Pemerintah Daerah yang telah dilakukan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: Usia kurang dari 35 tahun berjumlah 39.848 orang, dengan jumlah Bidan sebanyak 37.902 bidan. Sementara Usia antara 35-40 tahun berjumlah 3.512 orang, Sedangkan usia diatas 40 tahun berjumlah 748 orang.


Pelaksanaan seleksi pengadaan ASN di Lingkungan Pemda sama sekali tidak dipungut biaya. Pemantauan pelaksanaan tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kementerian Kesehatan, namun juga perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Apabila ada oknum yang melakukan pungutan terkait pelaksanaan seleksi, peserta dapat melaporkannya melalui website Itjen Kemenkes RI”, tambah Murti Utami.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Larangan Menpan RB Bermain Pokemon Go

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN RB) menerbitkan edaran mengenai larangan bermain game berbasis GPS (global positioning System) di lingkungan instansi pemerintah. Larangan ini terutama ditujukan bagi PNS ASN yang suka bermain game semacam Pokemon Go.

Larangan Menpan RB Bermain Pokemon Go
Nah silakan di baca edaran Menpan RB di atas ya bagi Anda yang PNS.

Logo HUT Kemerdekaan RI ke 71


Kementerian Sekretariat Negara resmi menetapkan logo untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 71, dimana rutin kita peringati setiap tanggal 17 Agustus.
Logo HUT Kemerdekaan RI ke 71
Logo HUT Kemerdekaan RI ke 71 tahunn 2016

Logo dengan warna dominan merah bertuliskan angka 71 yang artina HUT RI ke 71 bertuliskan Indonesia Kerja Nyata. Terlihat cukup sederhana namun cukup sarat makna. Untuk kualitas gambar lebih bagus bisa dibuka di link http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/logo_71.jpg

Arti dan makna logo HUT RI tahun 2016 ke 71

konsep Logo HUT RI ke 71 adalah: Sebagai bentuk kerja nyata yang berkesinambungan maka visual 71 tahun indonesia merdeka memiliki bentuk yang berkelanjutan dari logo 70 Tahun Indonesia merdeka. Pada logo 71 tahun ini digambarkan dua setengah lingkaran yang mengilustrasikan bilah baling-baling yang dinamis selalu berputar mendorong pesat ke depan. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk kerja nyata dalam memajukan Indonesia. Angka satu yang menembus bidang lingkaran mengarah ke kanan atas merupakan ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat agar ber-“satu”, bahu membahu bekerja menembus segala rintangan. Secara tampilan logo 71 Tahun Indonesia Merdeka bernuansa modern dan sederhana dalam tampilan. Hal ini menunjukan sikap pemerintah yang mengutamakan keterbacaan yang jelas/transparansi/informatif dalam seluruh kerja nyatanya.

Lowongan PT Kereta Api Indonesia Lulusan D3/S1

PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI tahun 2016 ini kembali membuka penerimaan karyawan bagi lulusan Diploma 3 dan Sarjana. Sebagia perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi di Indonesia,  mengutamakan profesionalisme dan kinerja, kembali memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk berkarier di perusahaan dengan persyaratan dan kriteria rekrutmen sebagai berikut :
penerimaan karyawan pt kai persero

a.  Syarat dan Kriteria Pelamar

     1.  Warga Negara Indonesia (WNI).
     2.  Usia :
          -  tingkat S1 serendah-rendahnya 23 (dua puluh tiga) tahun, setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 1 juli 2016;
          -  tingkat D3 serendah-rendahnya 22 (dua puluh dua) tahun, setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun per 1 juli 2016.
    3.   Memiliki ijazah dengan :
          -  program studi tingkat S1 terakreditasi “a” pada saat tanggal kelulusan,
          -  program studi tingkat D3 terakreditasi minimal “b” pada saat tanggal kelulusan.
    4.   IPK minimal 2,95.
    5.   Tinggi badan 160 (seratus enam puluh) cm dengan berat badan ideal untuk pria dan 155 (seratus lima puluh lima) cm untuk
          wanita dengan berat badan seimbang/ideal, bagi formasi D3/S1.
    6.   Tinggi badan pria 165 (seratus enam puluh lima) cm dan wanita minimal 160 (seratus enam puluh) cm dengan berat badan
          seimbang/ideal, bagi formasi D3 calon kondektur dan D3 calon masinis.
    7.   Tidak ada ikatan kerja langsung dengan instansi lain.
    8.   Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan.
    9.   Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan surat dari POLRI (SKCK).
   10.  Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna.
   11.  Tidak pernah terlibat narkoba atau psikotropika.
   12.  Khusus pria tidak bertindik.
   13.  Tidak bertato.
   14.  Apabila terdapat pelamar yang belum mendapatkan ijazah maupun transkrip nilai, pelamar dapat membuktikan dengan surat           keterangan lulus (SKL) yang terdapat nilai IPK akhir dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana yang tercantum           diatas. (catatan : pada saat tanda tangan kontrak PKM ijazah/transkrip nilai asli harus ada)

b.  Persyaratan Umum Lamaran

     1.  Fotocopy ijazah D3/S1 yang dilegalisir.
     2.  Fotocopy transkrip nilai D3/S1 yang dilegalisir.
     3.  Melampirkan :

  •           -  Untuk jenis pekerjaan D3/S1 melampirkan akreditasi program studi dari BAN-PT pada saat tanggal kelulusan atau dari
  •               universitas yang dilegalisir. 
  •           -  Untuk jenis pekerjaan kondektur melampirkan sertifikat akreditasi program studi dari BAN-PT pada saat tanggal kelulusan atau 
  •              dari universitas yang dilegalisir serta TOEFL minimal 350 dan/atau IELTS nilai minimal 2.5 dan/atau TOEIC nilai minimal 350 serta ijazah SLTA semua jurusan;
  •           -  Untuk jenis pekerjaan masinis melampirkan sertifikat akreditasi program studi dari BAN-PT pada saat tanggal kelulusan atau dari universitas yang dilegalisir serta ijazah SMA IPA atau SMK Mesin/Otomotif/Listrik.

    4.   Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
    5.   Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6.

    keterangan :
    -  persyaratan 1 s/d 5 diupload melalui web rekrut.kereta-api.co.id dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 2 mb / file


Lowongan yang tersedia


NoJenis pekerjaan/ PendidikanPendidikanAkreditasi Minimal
1D3AkuntansiB
Desain interiorB
Desain komunikasi visualB
Ilmu hukumB
KearsipanB
KesekretariatanB
Manajemen/teknik informatikaB
StatistikaB
Teknik arsitekturB
Teknik elektronikaB
Teknik kimiaB
Teknik sipil / konstruksi sipilB
Teknik telekomunikasiB
2D3 kondekturSemua jurusanB
3D3 masinisSemua jurusan dan mempunyai ijazah SMA IPA atau SMK Mesin/Otomotof/ListrikB
4S1AkuntansiA
ArkeologiA
Desain komunikasi visualA
Ilmu hukumA
Ilmu komunikasiA
Ilmu sejarahA
ManajemenA
PerhotelanA
Sastra inggrisA
StatistikaA
Teknik arsitekturA
Teknik elektroA
Teknik informatika / sistem informasiA
Teknik lingkunganA
Teknik sipilA

Prosedur Pelaksanaan Seleksi

  1. Pelamar melakukan registrasi dan upload berkas sesuai persyaratan umum lamaran poin 1 - 5 melalui web rekrut.kereta-api.co.id pada tanggal 14-18 juli 2016.
  2. Pelamar yang melakukan upload data diluar tanggal yang sudah ditentukan, maka dianggap tidak melakukan registrasi dan upload data.
  3. Pelamar yang lulus seleksi tahap I (Seleksi Administrasi) berhak mengikuti seleksi tahap II yaitu Seleksi Kesehatan Awal yang akan.diumumkan pada tanggal 23 Juli 2016.
  4. Seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan di Bandung.
  5. Pengumuman hanya dilakukan melalui website resmi rekrut PT Kereta Api Indonesia (Persero) (www.rekrut.kereta-api.co.id).
  6. Proses pelaksanaan rekrutmen PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dipungut biaya apapun, dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrutmen.